JAKARTA: Indonesia akan mengadakan pemilu pada bulan Februari tahun depan untuk memilih presiden baru, dan partai-partai politik mulai merombak sistem mereka untuk bersiap menghadapi pertarungan.
Presiden Joko Widodo secara konstitusional dilarang untuk masa jabatan ketiga. Ini berarti masyarakat Indonesia akan memilih kepala negara baru untuk memimpin negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
Nama-nama yang muncul di media lokal untuk jabatan presiden dan wakil presiden termasuk Puan Maharani dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang berkuasa. Dia adalah putri mantan presiden dan ketua partai Megawati Soekarnoputri.
Yang lainnya termasuk pemimpin Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono – putra presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.
Agus disebut-sebut akan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden untuk mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dalam pemilihan presiden mendatang pada 14 Februari 2024. Anies adalah pilihan presiden untuk Nasdem, partai politik terbesar keempat di Indonesia.
Dibandingkan dengan Ibu Maharani dan Bapak Agus, Bapak Widodo – yang merupakan anggota PDI-P – memulai karir politiknya sebagai orang luar. Sebelum menjadi Wali Kota Solo di Jawa Tengah pada tahun 2005, Bapak Widodo adalah seorang pengusaha.
Bapak Widodo, atau biasa disapa Jokowi, menjadi presiden Indonesia pada bulan Oktober 2014.
Putra sulungnya, Pak Gibran Rakabuming Raka, mengikuti jejak Jokowi saat menjadi Wali Kota Solo pada tahun 2021. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa presiden mungkin sedang meletakkan dasar bagi dinasti politiknya sendiri – yang biasanya didefinisikan oleh para ahli sebagai situasi di mana beberapa anggota keluarga terlibat dalam politik.
Raka, 35, mengatakan dia siap untuk mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur berikutnya, sehingga memicu spekulasi bahwa dia mengincar jabatan gubernur Jawa Tengah.
Selain pemilihan presiden pada Februari tahun depan, pemilih akan sekaligus memilih wakil presiden, anggota DPR, dan anggota legislatif daerah.
Analis politik Ray Rangkuti dari lembaga pemikir Lingkar Madani yang berbasis di Jakarta mengatakan ada beberapa ciri dinasti politik.
Yang paling utama di antaranya adalah apakah seorang politisi akan berkuasa ketika anggota keluarganya menjabat.
“Pertama, orang tersebut berkuasa pada saat orang tua atau anggota keluarganya masih menjabat. Kedua, orang tersebut tidak bermula sebagai politisi dan tidak memiliki latar belakang politik.
“Dan yang terakhir, mereka adalah saudara sedarah,” katanya kepada CNA.
Ketika putra Jokowi menyatakan minatnya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, perhatian sekali lagi beralih ke dinasti politik di negara ini dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi transisi kepemimpinan.