KUALA LUMPUR: Presiden Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) Ahmad Zahid Hamidi mengatakan partainya menghormati hak prerogratif perdana menteri untuk memberi nasihat kepada raja Malaysia mengenai pembubaran parlemen.
“Itu bukan wewenang partai. Kami menghormati hak prerogatif perdana menteri. Kalau bisa, saya lebih suka dilakukan kemarin,” kata Ahmad Zahid kepada wartawan, Selasa (4/10), usai bertemu pimpinan divisi UMNO di markas partai.
Ahmad Zahid ditanya apakah partainya telah memberi tenggat waktu kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk mengupayakan pembubaran parlemen.
Ismail Sabri memberitakan sebelumnya pada Selasa bahwa ia akan segera bertemu dengan Raja Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.
Tanpa merinci agenda pertemuan yang akan diadakan pada hari Kamis, perdana menteri menyatakan bahwa keputusan mengenai kapan parlemen akan dibubarkan adalah hak prerogratifnya.
Spekulasi kuat bahwa Tn. Ismail Sabri bisa membubarkan parlemen setelah penyerahan APBN 2023 pada Jumat.
Berdasarkan Konstitusi Federal, merupakan hak prerogratif perdana menteri untuk memutuskan kapan pemilu akan diadakan, meskipun raja harus terlebih dahulu memberikan persetujuannya untuk membubarkan parlemen.
Ahmad Zahid mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa dia yakin raja akan berpedoman pada konstitusi untuk memberikan persetujuannya terhadap permintaan perdana menteri.
“Raja akan bertindak sesuai dengan Konstitusi Federal dan kami yakin raja akan menyetujui pembubaran berdasarkan apa yang terbaik bagi rakyat,” kata Ahmad Zahid.
Ia sangat vokal dalam mendorong pemilu cepat, seolah-olah ingin mendapatkan mandat baru dari rakyat.
Ahmad Zahid, yang menghadapi 47 dakwaan pelanggaran kepercayaan, korupsi dan pencucian uang, mengatakan pertemuan dengan para pemimpin UMNO dari 191 divisinya pada hari Selasa adalah yang terakhir sebelum pemilihan umum Malaysia ke-15 (GE15).
Ia mengatakan, calon UMNO yang akan maju di GE15 akan ditentukan oleh lima pimpinan tertinggi partai tersebut dan didasarkan pada kriteria elektabilitas, akseptabilitas, dan daya tarik.
“Siapa pun yang memenuhi kriteria ini dapat menjadi calon UMNO dan mewakili Barisan Nasional,” katanya, seraya menambahkan bahwa tidak ada calon dari partai tersebut yang termasuk dalam “klaster” tertentu.
Bapak Ismail Sabri juga menghadiri pertemuan hari Selasa dengan para ketua divisi UMNO.