Seperti yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum pada Minggu malam, Partai Republik Katolik Sinn Fein memperoleh 144 dari 462 kursi. Jumlah ini lebih banyak 39 dibandingkan pemilu sebelumnya pada tahun 2019. Pangsa suara naik menjadi 31 persen. Wakil Sinn Fein, Michelle O’Neill berbicara tentang keberhasilan yang “signifikan”. Partai yang pernah dianggap sebagai sayap politik kelompok teroris IRA ini telah menjadi kekuatan terkuat dalam pemilu legislatif tahun lalu untuk pertama kalinya.
Dengan keunggulan besar tersebut, partai Sinn Fein telah menggeser Partai Persatuan Demokratik (DUP), yang didirikan lebih dari 100 tahun yang lalu, sebagai kekuatan dominan dalam pemerintahan daerah di wilayah tersebut. Kekuatan Protestan Unionist terbesar memperoleh 122 kursi, sehingga tetap berada di level pemilu 2019. Hal ini setara dengan perolehan suara sebesar 23 persen. Pemimpin DUP Jeffrey Donaldson mengakui bahwa para pendukung persatuan dengan Inggris kini harus mengambil pelajaran dari hasil tersebut.
Sebanyak 1,3 juta orang di wilayah terkecil di Inggris berhak memilih dalam pemungutan suara hari Kamis. Partisipasinya adalah 54 persen. Karena sistem pemilu yang rumit, penghitungan suara di Irlandia Utara memakan waktu lebih dari dua hari.
Uji reformasi Protokol Irlandia Utara
Pemilu lokal juga dipandang sebagai ujian bagi reformasi Protokol Irlandia Utara, yang disahkan pada bulan Maret dan menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari pasar tunggal UE. Oleh karena itu, Irlandia Utara harus terus mematuhi beberapa aturan UE. DUP menolak reformasi tersebut dan berharap dapat memperkuat posisinya dalam pemilu lokal untuk mendapatkan konsesi.
Irlandia Utara saat ini lumpuh secara politik. DUP telah memboikot pemerintahan persatuan wajib dengan Sinn Fein di parlemen daerah selama hampir setahun. Pasalnya, partai tersebut menolak aturan Brexit untuk provinsi yang disepakati Inggris dan UE. Para pendukung serikat pekerja khawatir hal ini akan semakin memisahkan Irlandia Utara dari Inggris. Para pengamat mengatakan boikot DUP memicu ketidakpastian politik di Irlandia Utara, tempat kekerasan selama 30 tahun terhadap pemerintahan Inggris baru berakhir pada tahun 1998.
kle/se (dpa, rtr, ape)