SINGAPURA: Mulai tahun 2023, para konsultan yang terlibat dalam penilaian dampak lingkungan dari pekerjaan pembangunan terhadap keanekaragaman hayati suatu wilayah akan dikelola secara terpusat oleh Dewan Taman Nasional (NParks), dan bukan oleh pengembang.
Mengumumkan hal ini pada hari Sabtu (27 Agustus), Menteri Pembangunan Nasional Desmond Lee mengatakan pihak berwenang akan menguji coba pendekatan ini dengan proyek pembangunan Badan Perumahan dan Pembangunan (HDB) dan JTC baru yang memerlukan penilaian dampak lingkungan (AMDAL).
“Langkah ini akan semakin memperkuat kerangka AMDAL dengan meningkatkan standar di seluruh industri dan mengkonsolidasikan informasi mengenai keanekaragaman hayati Singapura,” kata NParks dalam rilis medianya.
Berdasarkan kerangka AMDAL yang berlaku saat ini, usulan proyek pembangunan yang dekat dengan wilayah alam yang sensitif, wilayah laut atau pesisir, atau mempunyai potensi dampak lintas batas, harus melalui proses konsultasi mendalam.
Selama proses ini, lembaga teknis menentukan apakah AMDAL diperlukan.
AMDAL biasanya terdiri dari survei dasar, penilaian dampak lingkungan dan pembuatan langkah-langkah mitigasi, serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Pengembang diharapkan berkonsultasi dengan lembaga teknis terkait mengenai ruang lingkup AMDAL dan melibatkan konsultan untuk melakukan studi.
Mereka juga harus membagikan laporan tersebut kepada lembaga terkait dan masyarakat.
Kedepannya, NParks mengatakan akan melibatkan konsultan AMDAL melalui tender agregat permintaan yang terpusat.
Badan ini juga akan mengelola konsultan secara langsung atas nama lembaga-lembaga tersebut.
“Hal ini akan memungkinkan NParks untuk bekerja lebih dekat dengan para konsultan untuk menstandardisasi metodologi survei dan mengembangkan pedoman praktik terbaik industri,” kata badan tersebut.
Ia menambahkan bahwa informasi dari berbagai AMDAL akan dikonsolidasikan ke dalam database keanekaragaman hayati terpusat untuk memfasilitasi pemantauan dan penelitian jangka panjang.
Langkah ini akan mengurangi waktu yang dibutuhkan lembaga-lembaga berkembang untuk mengadakan tender dan konsultan mempersiapkan tender untuk setiap proyek, kata NParks.
“Hal ini akan menghasilkan potensi penghematan waktu dan biaya dengan meminimalkan duplikasi pekerjaan,” tambahnya.
Pendekatan baru terhadap konsultan pengelola ini mengikuti diskusi tahun lalu tentang bagaimana pihak berwenang akan memperkuat kerangka AMDAL, setelah kawasan hutan di Kranji secara keliru ditebangi sebelum dilakukannya studi lingkungan hidup.
Lee mengatakan pihak berwenang nantinya akan memutuskan apakah pendekatan baru yang melibatkan NParks akan diterapkan pada semua proyek pemerintah.
“Kami tetap berkomitmen untuk melindungi warisan alam kami dan mengubah Singapura menjadi kota yang ramah lingkungan,” katanya dalam postingan Facebook pada hari Sabtu.