LONDON: Boris Johnson dengan sengaja menyesatkan parlemen Inggris dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya mengenai partai-partai yang melanggar aturan di kantornya selama lockdown akibat COVID-19, kata sebuah komite pada Kamis (15 Juni) dalam sebuah keputusan yang memberatkan yang semakin mencoreng mantan perdana menteri tersebut.
Hampir setahun yang lalu, Johnson berbicara tentang tetap menjadi perdana menteri hingga tahun 2030an. Namun Komite Hak Istimewa – badan disiplin utama anggota parlemen – mengatakan pada hari Kamis bahwa dia sekarang harus dicabut akses otomatisnya ke parlemen.
Komite tersebut juga menuduh Johnson “terlibat dalam kampanye pelecehan dan upaya intimidasi” terhadap mereka.
Dengan gaya agresifnya, Johnson, yang memimpin Partai Konservatif meraih kemenangan telak dalam pemilu tahun 2019, menolak laporan tersebut dan menyebutnya sebagai “kebohongan” dan “sandiwara” serta menuduh anggota komite melancarkan balas dendam terhadapnya.
Pernyataan tersebut tidak akan banyak membantu menyembuhkan perpecahan yang mendalam di kalangan Konservatif dan hanya akan memberi tekanan pada Perdana Menteri Rishi Sunak, yang upayanya untuk meningkatkan perekonomian Inggris yang sedang lesu dibayangi oleh drama Johnson yang sedang berlangsung.
Laporan setebal lebih dari 100 halaman itu merinci enam peristiwa di 10 Downing Street, kantor dan kediaman perdana menteri.
“Kami menyimpulkan bahwa Johnson melakukan penghinaan serius dengan sengaja menyesatkan DPR,” kata komite tersebut.
“Penghinaan ini menjadi lebih serius karena dilakukan oleh perdana menteri, anggota paling senior di pemerintahan. Tidak ada preseden bagi seorang perdana menteri yang diketahui sengaja menyesatkan DPR.”
Dewan tersebut merekomendasikan bahwa ia tidak berhak mendapatkan izin mantan anggota, yang memungkinkan sebagian besar mantan perdana menteri dan anggota parlemen mengakses parlemen secara otomatis. Parlemen akan mempertimbangkan rekomendasi komite tersebut Senin depan.
Ketika ditanya tentang kesimpulan dari laporan tersebut, juru bicara Sunak mengatakan bahwa perdana menteri belum membacanya, namun dia yakin komite tersebut telah melakukan penyelidikan dengan benar dan “tidaklah benar untuk mengabaikan pekerjaan mereka atau tidak mengkritik” .
Komite tersebut, yang terdiri dari empat anggota parlemen Konservatif dan tiga anggota parlemen oposisi, menolak pembelaan Johnson bahwa pertemuan tersebut sesuai dengan aturan dan bahwa para penasihatnya mendukung keyakinannya bahwa pertemuan tersebut sesuai dengan aturan.
Sebaliknya, katanya, Johnson “sengaja tidak jujur ketika dia mencoba menafsirkan ulang pernyataannya kepada DPR untuk menghindari makna yang jelas dan menciptakan kembali kesan berbeda yang ingin dia berikan”.
Dikatakan bahwa jika Johnson masih menjadi anggota parlemen, pihaknya akan merekomendasikan penangguhan dari House of Commons selama 90 hari.