KUALA LUMPUR: Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tidak punya pilihan selain menyetujui pembubaran parlemen, kata istana.
Pengawas Keuangan Istana Negara Ahmad Fadil Shamsuddin dalam keterangannya, Senin (10/10), mengatakan penguasa kecewa dengan perkembangan politik di Tanah Air saat ini.
“Raja menyatakan kekecewaannya terhadap perkembangan politik negara saat ini dan tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan perdana menteri untuk mengembalikan mandat kepada rakyat demi pemerintahan yang stabil,” ujarnya.
Ahmad Fadil juga mengatakan bahwa raja berharap KPU segera menyelenggarakan pemilu, mengingat musim hujan timur laut diperkirakan akan dimulai pada pertengahan November.
“Raja menegaskan bahwa negara yang tangguh penting untuk menjamin stabilitas politik dan kelanjutan kemakmuran ekonomi demi kesejahteraan rakyat,” katanya.
Pernyataan itu menambahkan bahwa raja telah menyetujui pembubaran parlemen sesuai dengan pasal 40(2) dan pasal 55(2) Konstitusi Federal.
Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pada hari Senin bahwa parlemen telah dibubarkan, membuka jalan bagi pemilihan umum nasional yang akan diadakan sebelum akhir tahun.
Tn. Berbicara dalam pidato yang disiarkan televisi secara nasional pada pukul 15.00, Ismail Sabri mengatakan dia telah meminta izin kepada raja untuk membubarkan parlemen pada Minggu sore dan permintaannya telah diterima.
Media Malaysia sebelumnya memberitakan bahwa raja mengunjungi Pusat Prakiraan dan Peringatan Banjir Nasional Departemen Irigasi dan Drainase di Ampang, Kuala Lumpur pada 6 Oktober.
Jumat kemarin Pak. Pemerintahan Ismail Sabri mengumumkan anggaran sebesar RM372,3 miliar (US$80,06 miliar) untuk tahun 2023 di tengah lingkungan global yang tidak menentu dan perkiraan pertumbuhan yang lambat. Ini adalah salah satu anggaran terbesar dalam sejarah Malaysia.
Pemilu baru diadakan pada bulan September 2023, tapi Tn. Ismail Sabri mendapat tekanan dari beberapa faksi di koalisinya yang berkuasa untuk mengadakan pemungutan suara lebih awal.
Pada tanggal 30 September, dewan tertinggi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) memutuskan bahwa parlemen harus segera dibubarkan agar GE15 dapat diselenggarakan tahun ini.
Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, yang menghadapi 47 dakwaan pelanggaran kepercayaan, korupsi dan pencucian uang, telah berusaha sekuat tenaga untuk mengadakan pemilu cepat, seolah-olah untuk mendapatkan mandat baru dari rakyat.
Seruan UMNO untuk GE15 lebih awal dikritik oleh pihak oposisi dan Mr. Anggota kabinet Ismail Sabri sendiri, selaku departemen meteorologi Malaysia, memperingatkan adanya banjir pada musim muson timur laut, yang biasanya dimulai pada bulan November dan berakhir pada bulan Maret.