PARIS/HANOI: Sebuah badan industri penerbangan telah mengeluarkan peringatan mengenai kepatuhan Vietnam terhadap norma-norma penyewaan pesawat internasional setelah perselisihan mengenai pengambilan kembali empat jet, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang biaya pembiayaan pengiriman di masa depan.
Vietnam adalah salah satu pasar perjalanan udara dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan ratusan jet yang dipesan dan transportasi udara mewakili 5 persen PDB, menurut Asosiasi Transportasi Udara Internasional.
Kelompok Kerja Penerbangan (Aviation Working Group), sebuah entitas yang berbasis di Inggris yang memantau undang-undang pembiayaan atas nama pembuat pesawat dan lessor, mengatakan pihaknya telah menempatkan Vietnam dalam daftar pengawasan setelah pengadilan di Hanoi memblokir upaya untuk menyita jet karena dugaan gagal bayar sewa.
Maskapai tersebut tidak menyebutkan nama maskapai yang terlibat, namun versi terbaru dari peringatan tersebut telah diposting di situs webnya dengan link ke file bernama “Update No. 1 re VietJet”.
VietJet, yang merupakan salah satu maskapai penerbangan bertarif rendah terbesar di Asia, tidak menanggapi permintaan komentar. Maskapai penerbangan Vietnam lainnya juga menolak berkomentar atau tidak menanggapi.
VietJet mengoperasikan jet Airbus dan telah memesan total 186 jet dari perusahaan Eropa tersebut, termasuk 114 model A320neo yang belum dikirimkan. Pihaknya juga memesan 200 Boeing 737 MAX, namun belum ada satupun yang terkirim.
Berdasarkan perjanjian yang dikenal sebagai Konvensi Cape Town (CTC), di mana Vietnam menjadi anggotanya, maskapai penerbangan dapat memperoleh tingkat pembiayaan yang lebih baik sebagai imbalan bagi negara mereka, sehingga memudahkan pihak yang menyewakan untuk mengambil alih jet jika terjadi pembayaran yang terlewat.
Perjanjian tersebut memperbolehkan jet untuk dicabut pendaftarannya, atau dihapus dari daftar pesawat negara tuan rumah, jika ada permintaan yang sah dari pihak yang menyewakan dan ditempatkan pada daftar internasional, sehingga memungkinkan pemilik untuk menerbangkan pesawatnya.
AWG mengatakan pemilik rumah yang tidak disebutkan namanya meminta perpindahan tersebut antara bulan November dan Januari, didukung oleh perintah pengadilan di Inggris, yang pengadilannya memiliki yurisdiksi atas sewa tersebut.
Regulator Vietnam setuju untuk membatalkan pendaftaran jet tersebut, namun pada bulan Februari pengadilan di Hanoi menolak langkah tersebut menyusul adanya tuntutan hukum dari salah satu pemegang saham maskapai tersebut, katanya.
Permintaan pemilik rumah dan keputusan negatif pengadilan Hanoi “merupakan perkembangan penting yang menyiratkan kepatuhan CTC di Vietnam,” menurut buletin AWG.
Regulator penerbangan Vietnam dan kementerian luar negeri tidak menanggapi permintaan komentar.
Airbus menolak berkomentar dan Boeing tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar.